Sarasehan Nasional FMKI Soroti Krisis Moral, Demokrasi, dan Keadaban Publik
 |
| Sarasehan Nasional FMKI membahas krisis moral, demokrasi, kepemimpinan, dan solidaritas sosial untuk merawat keadaban publik Indonesia. |
JAKARTA – Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) menyoroti krisis moral, kepemimpinan, demokrasi, dan solidaritas sosial dalam Sarasehan Nasional bertema “Mencintai Indonesia: Merawat Hikmat Kebijaksanaan, Menjaga Keadaban Republik” di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2026).
Sarasehan yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FMKI ini menghadirkan empat narasumber, yakni Yohanes Kurnianto Jeharut, Purnomo Yusgiantoro, Syafiq A. Mughni, dan Alissa Wahid. Kardinal Ignatius Suharyo membuka kegiatan dengan pidato kunci. Sekitar 100 peserta dan tamu undangan dari berbagai komunitas Katolik di Jakarta dan sekitarnya menghadiri acara tersebut.
Dalam pidato pembuka, Ignatius Suharyo mengingatkan kembali peran tokoh-tokoh Katolik dalam sejarah perjuangan bangsa. Ia menyebut Vatikan sebagai salah satu negara yang awal mengakui kemerdekaan Indonesia, berkat surat yang dikirimkan Mgr. Soegijapranata kepada Paus.
Suharyo juga mengutip pesan Romo Van Lith, imam Yesuit asal Belanda yang berkarya di Muntilan, Jawa Tengah, sejak 1897. Menurut dia, Van Lith pernah menyatakan bahwa para misionaris akan berdiri di antara pihak yang dijajah dan penjajah, tetapi akan berpihak kepada pribumi ketika konflik terjadi. Suharyo menilai kecintaan para tokoh Katolik awal terhadap Indonesia sebagai warisan yang perlu diteruskan generasi sekarang.
Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam KWI, Yohanes Kurnianto Jeharut, memaparkan Nota Pastoral KWI 2026 yang mengajak Gereja berjalan bersama untuk merawat keadaban publik dan memperkuat solidaritas kemanusiaan.
Ia menjelaskan, nota pastoral tersebut memuat tiga pokok utama, yakni ungkapan syukur atas karya Allah di tengah bangsa dan Gereja Indonesia, identifikasi krisis multidimensi yang dihadapi bangsa, serta ajakan merawat keadaban publik dan memperkuat solidaritas kemanusiaan.
Krisis yang disoroti meliputi persoalan nurani dan moral publik, kepemimpinan dan demokrasi, solidaritas dan persatuan, ekonomi dan kebijakan, ekologi dan kemanusiaan, budaya dan identitas, serta generasi muda di era digital.
Yohanes menyebut pendekatan see, judge, act sebagai metode untuk menganalisis persoalan, melakukan refleksi, dan menentukan tindakan. Sejumlah arah tindak lanjut yang dipaparkan meliputi penguatan kohesi sosial melalui pertemuan lintas iman, budaya, dan kelompok sosial; penyusunan protokol perlindungan bagi anak dan orang dewasa; inisiasi sekretariat Papua sebagai pusat penanganan krisis; serta reformasi pelayanan publik, termasuk sekolah dan rumah sakit Katolik.
Sementara itu, Purnomo Yusgiantoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi, mengaitkan tantangan Indonesia saat ini dengan sejumlah krisis yang pernah terjadi. Ia menyinggung krisis ekonomi dan politik pada 1965–1967, penurunan harga minyak dunia pada 1982–1986, krisis moneter dan Reformasi pada 1997–1998, krisis harga minyak dunia dan keuangan digital pada 2007–2009, serta pandemi Covid-19 pada 2020–2022.
Purnomo menekankan perlunya rencana aksi komprehensif melalui pendidikan formal dan nonformal untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah, akademisi, organisasi nonpemerintah, media, serta dunia industri dan bisnis, disertai penguatan literasi dan pengembangan inovasi.
Dari perspektif kehidupan beragama, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq A. Mughni, menilai Indonesia tengah mengalami defisit moral. Ia mengajak tokoh agama mengambil peran dalam membangun keadaban dengan menjadikan agama berfungsi dalam kehidupan sosial, antara lain melalui kegiatan yang mendorong toleransi dan keadilan.
Direktur Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid, menyoroti tantangan peradaban yang mencakup persoalan lingkungan hidup, rendahnya kompetensi kepemimpinan, dan intoleransi. Ia mendorong masyarakat untuk terus bergerak secara cerdas guna meningkatkan kualitas hidup manusia.
Sarasehan ditutup dengan ajakan untuk berperan aktif memikirkan masa depan bangsa. FMKI menempatkan diri sebagai wadah bersama bagi masyarakat Katolik untuk berkontribusi dalam bidang sosial, politik, dan kemasyarakatan dengan berlandaskan Ajaran Sosial Gereja, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.