FMKI Soroti Tantangan Demokrasi dan Politik Jelang Pernas XIII di Klaten
Pra-Pernas FMKI XIII - Badan Pekerja Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) menggelar webinar kedua menuju Pertemuan Nasional (Pernas) XIII FMKI 2026 dengan tema refleksi 118 tahun Kebangkitan Nasional dan tantangan demokrasi serta perubahan politik di Indonesia. Diskusi tersebut menyoroti dinamika politik nasional, kondisi demokrasi, hingga tantangan sosial-ekonomi yang dinilai akan memengaruhi peran masyarakat sipil ke depan.
Ketua Badan Pekerja FMKI, Yohanes Ari Nurcahyo, dalam sambutannya menjelaskan webinar tersebut merupakan bagian dari rangkaian persiapan Pernas XIII FMKI yang akan digelar pada 4–6 Juni 2026 di Klaten, Jawa Tengah. Webinar berlangsung hari Minggu 10 Mei 2026 menghadirkan narasumber pengamat politik Yunarto Wijaya, wartawan senior Budiman Tanuredjo, refleksi oleh RD. Paulus Posma Manalu, serta dipandu moderator Agustina Supriyani Kardono.
Ari mengatakan Pernas XIII menjadi momentum transformasi dan revitalisasi FMKI sebagai wadah bersama umat Katolik dalam bidang sosial, politik, dan kemasyarakatan. Menurutnya, FMKI yang berdiri sejak 15 Agustus 1998 kini telah berbadan hukum sebagai perkumpulan dan tetap diposisikan sebagai mitra hirarki Gereja Katolik dalam isu sosial-politik.
“FMKI ingin meneguhkan diri sebagai rumah bersama masyarakat Katolik yang terpanggil berperan dalam bidang sosial politik kemasyarakatan. Namun FMKI tidak menjadi ormas baru, melainkan ruang bersama yang merangkul seluruh elemen masyarakat Katolik,” kata Ari dalam webinar daring tersebut.
Dalam paparannya, Yunarto Wijaya menilai kondisi demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius, terutama akibat tekanan ekonomi dan menyempitnya ruang kebebasan publik. Ia menyoroti persoalan ekonomi nasional yang dinilai berdampak langsung pada stabilitas sosial dan politik di daerah.
“Sejarah menunjukkan goncangan politik besar selalu diawali krisis ekonomi. Karena itu kondisi ekonomi hari ini tidak bisa dilepaskan dari pembahasan demokrasi dan stabilitas sosial,” ujar Yunarto.
Ia juga menyinggung kondisi media massa yang menurutnya menghadapi tekanan besar akibat disrupsi bisnis media dan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu. Situasi tersebut, kata dia, memengaruhi ruang kritik dan fungsi pengawasan publik terhadap kekuasaan.
Sementara itu, Budiman Tanuredjo mengangkat isu “ageing society” atau penuaan penduduk sebagai tantangan besar Indonesia menuju 2045. Ia menyebut Indonesia mulai memasuki fase masyarakat menua, ditandai meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut di atas 60 tahun.
“Indonesia akan menghadapi situasi menjadi negara yang menua sebelum benar-benar kaya. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga persoalan jaminan sosial, kesehatan, dan stabilitas sosial politik,” kata Budiman.
Budiman juga menyoroti penurunan indeks kebebasan pers dan melemahnya institusi demokrasi. Menurutnya, masyarakat sipil, termasuk FMKI, perlu mengambil peran sebagai “creative minority” dengan menghadirkan narasi alternatif yang kritis namun tetap konstruktif.
Ia berharap FMKI dapat menjadi ruang kaderisasi kepemimpinan dan pendidikan politik masyarakat. “Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian menghadirkan orang-orang baik yang mampu menjaga ruang publik dan demokrasi,” ujarnya.
Webinar tersebut diikuti peserta dari berbagai daerah, termasuk tokoh umat, rohaniwan, aktivis organisasi kemasyarakatan, dan kalangan muda Katolik. Diskusi berlangsung interaktif dan menjadi bagian dari upaya FMKI memperkuat refleksi kebangsaan menjelang Pernas XIII, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam menjaga kehidupan demokrasi dan solidaritas sosial di tengah perubahan politik nasional.