Efek Domino Pendidikan: PMKRI Yogyakarta Peringatkan Kehancuran Moral Politik Nasional

Table of Contents

FMKI DIY – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Yogyakarta St. Thomas Aquinas menggelar seminar nasional bertajuk urgensi pendidikan dan kebijakan lokal terhadap arah politik nasional. Kegiatan ini berlangsung di sela pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PMKRI Yogyakarta periode 2026-2027 pada Sabtu, 14 Maret 2026, pukul 16.00 hingga 17.30 WIB.

Diskusi tersebut menyoroti krisis mendalam dalam dunia pendidikan Indonesia yang telah berdiri selama delapan dekade. Para narasumber menilai persoalan pendidikan saat ini bukan lagi sekadar masalah fasilitas atau kurikulum, melainkan telah menyentuh akar peradaban dan kualitas intelektual bangsa dalam mengambil keputusan politik di masa depan.

Ketua Pemuda Katolik KOMDA DIY, Pancaratius Rio Mayrolla, mengungkapkan adanya ironi dalam pengelolaan anggaran negara. Meskipun konstitusi telah mengamanatkan alokasi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan, realitas di lapangan menunjukkan adanya pergeseran prioritas.

"Realitas yang kita lihat hari ini menghadirkan sebuah ironi. Secara konstitusional negara telah menetapkan dua puluh persen APBN dialokasikan untuk pendidikan, namun dalam praktiknya perhatian terhadap sektor ini justru tidak selalu berada pada posisi utama," ujar Rio.

Senada dengan hal tersebut, Founder Social Movement Institute, Eko Prasetyo, mengkritik kebijakan pemerintah yang memasukkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam pos dana pendidikan. Menurutnya, langkah ini menunjukkan kecenderungan berkurangnya prioritas anggaran pendidikan murni demi program yang dianggap memberatkan APBN.

"Pendidikan cenderung diarahkan untuk mencetak manusia yang siap bekerja, bukan manusia yang mampu berpikir kritis dan memiliki integritas moral. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi ruang pembentukan intelektual perlahan berubah menjadi ruang eksklusif dan jalur menembus elit sosial," tegas Eko.

Dalam perspektif lokal, Ketua Presidium PMKRI Cabang Yogyakarta periode 2026-2027, Decky Kevin Pradekta, menekankan bahwa kegagalan pendidikan di tingkat daerah seperti Yogyakarta akan berdampak langsung pada kualitas politik nasional. Ia menyebut adanya "efek domino" antara kualitas pendidikan lokal dengan integritas kekuasaan di pusat.

"Jika pendidikan di level lokal gagal menanamkan habitus kebajikan dan kebenaran, maka politik nasional kita akan kehilangan jiwanya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan politik nasional yang berintegritas, jika kebijakan lokal kita masih membiarkan segregasi akses pendidikan atau kurikulum yang hanya mencetak 'sekrup-sekrup' industri tanpa daya kritis?" papar Decky.

Sementara itu, Demisioner Ketua Presidium PMKRI Yogyakarta Masa Bakti 2024-2025, Edigius Ronikung, menyatakan bahwa organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan ini. Ia menegaskan mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah persoalan pendidikan nasional.

Seminar ini diakhiri dengan simpulan dari moderator, Leo Agung, yang menegaskan bahwa diskusi ini merupakan refleksi bersama mengenai tanggung jawab historis mahasiswa. PMKRI Yogyakarta berkomitmen untuk memastikan fondasi peradaban bangsa tidak rapuh akibat kepentingan jangka pendek kekuasaan, mengingat 80 persen pendapatan negara berasal dari pajak rakyat yang harus dikembalikan dalam bentuk pendidikan berkualitas.