FMKI MENOLAK BENTUK KEKERASAN DALAM DEMONSTRASI DAN PENANGANANNYA

Table of Contents

 

FMKI DIY mengecam kekerasan dalam demonstrasi dan dugaan tindakan represif aparat di Yogyakarta serta menyerukan penegakan hukum, keadilan, demokrasi, dan perdamaian.


MAMAYU HAYUNING BAWANA

Yogyakarta, 14 November 2026 — Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam tindakan kekerasan dalam aksi unjuk rasa dan dugaan tindakan represif dalam penanganan demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa malam, 10 November 2026.

Peristiwa yang meluas dari kawasan Malioboro dan Gedung DPRD DIY hingga Tugu Yogyakarta dan sekitar kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut menyisakan persoalan serius. Pihak UGM menyampaikan adanya sivitas akademika dan warga yang mengalami luka serta ditangkap. Selain itu, muncul dugaan penggunaan gas air mata di sejumlah titik di Kota Yogyakarta termasuk di sekitar pintu masuk kampus, termasuk pengejaran, intimidasi, dan tindakan kekerasan terhadap warga.

FMKI DIY menegaskan bahwa tindakan anarkis oleh siapa pun tidak dapat dibenarkan. Namun, penanganan demonstrasi juga tidak boleh menjadi alasan bagi aparat untuk menggunakan kekuatan secara berlebihan, melakukan kekerasan, atau mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara.

FMKI DIY menyampaikan tujuh sikap dan tuntutan:

  1. Mengecam segala bentuk kekerasan dan tindakan represif. Menolak unjuk rasa dengan menggunakan cara yang anarkis; serta menolak penganiayaan, intimidasi, serta penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan tidak proporsional dalam penanganan demonstrasi. Sikap tersebut sangat tidak sesuai dengan “Roh Ngayogyakarta” yang ingin MAMAYU HAYUNING BAWANA.

  2. Menjamin hak konstitusional warga menyampaikan pendapat. Demonstrasi dan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, bukan tindakan permusuhan terhadap negara. Aparat berkewajiban melindungi hak tersebut.

  3. Mendesak pengusutan yang transparan dan independen. Seluruh dugaan kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, serta penggunaan gas air mata pada 10 November 2026 harus diusut menyeluruh dengan melibatkan pengawasan independen, termasuk Komnas HAM. Evaluasi prosedur pengendalian massa juga harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

  4. Menjamin perlindungan dan proses hukum yang adil. Setiap orang yang ditangkap atau diamankan harus memperoleh pendampingan hukum, informasi mengenai dasar penangkapan, perlakuan manusiawi, serta perlindungan khusus bagi anak dan kelompok rentan.

  5. Menghormati kampus sebagai ruang pendidikan dan kebebasan akademik. Menolak intimidasi dan kekerasan yang mengancam keselamatan sivitas akademika serta mengganggu otonomi kampus. Kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi pemikiran kritis dan dialog.

  6. Mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kedamaian. Mahasiswa, masyarakat sipil, pemerintah, dan aparat harus menahan diri, menolak provokasi dan tindakan saling membalas kekerasan, serta mengutamakan dialog.

  7. Mengingatkan pemerintah dan aparat agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Kekuasaan merupakan amanah untuk melayani dan melindungi rakyat, bukan alat untuk menakut-nakuti. Pemerintah dan aparat harus terbuka terhadap kritik serta bertanggung jawab atas setiap pelanggaran kewenangan.

KEMBALI PADA KEBIJAKSANAAN LUHUR LELUHUR NUSANTARA YANG MENJADI “ROH NGAYOGYAKARTA”: MAMAYU HAYUNING BAWANA.

FMKI DIY mengajak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk merenungkan kembali falsafah luhur Yogyakarta: “MAMAYU HAYUNING BAWANA; ADIGANG, ADIGUNG, ADIGUNA LEBUR DENING PANGASTUTI”.

Ajaran ini mengajak kita semua untuk menjaga keselarasan hidup bersama agar bumi Ngayogyakarta ini dapat menjadi tempat yang damai dan menyejahterakan bagi semua yang tinggal di dalamnya.

Kekuasaan tidak boleh melahirkan kesewenang-wenangan; kekuatan tidak boleh digunakan untuk menakut-nakuti; jabatan tidak menjadikan seseorang lebih tinggi martabatnya daripada orang lain; dan kepandaian maupun kewenangan tidak boleh dipakai untuk membenarkan tindakan yang keliru. Sikap yang mengandalkan kekuatan, kekuasaan untuk menguasai akan dihancurkan oleh kelembutan, penguasaan diri dan kebijaksanaan, serta niat baik untuk mewujudkan kebaikan/kesejahteraan bersama.

Rakyat bukan musuh negara. Mahasiswa bukan musuh aparat. Kritik bukan pemberontakan. Demonstrasi bukan kejahatan dengan sendirinya.

Damai bukan berarti membungkam kritik atau membiarkan ketidakadilan. Perdamaian hanya dapat tumbuh melalui keberanian mengakui kesalahan, kesediaan memperbaiki keadaan, serta komitmen memperlakukan setiap manusia secara adil dan bermartabat.

FMKI DIY berharap Yogyakarta tetap menjadi tanah yang menjunjung tinggi kemanusiaan, kebudayaan, keadilan, dan perdamaian.

Pernyataan ini merupakan wujud tanggung jawab moral FMKI DIY dalam menjaga demokrasi, penegakan hukum, dan martabat kemanusiaan.

Sleman, 16 November 2026

Ketua FMKI DIY,

M. Yuswo Prakoso